Perang Dunia II
telah menyebabkan kerugian besar baik bagi negara yang teerlibat perang maupun tidak.
Kerugian terbesar adalah membuat jutaan rakyat meninggal karena keganasan
perang, ekonomipun menjadi berantakan dan mengalami banyak kerugian sehingga
kelaparan dan kemiskinan tidak dapat lagi dihindarkan.
A. Dampak Perang Dunia Bagi Dunia
1.
BIDANG POLITIK
Kemenangan pihak
sekutu (Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet) dalam mengakhiri
Perang Dunia II tidak terlepas dari peran Amerika Serikat dalam memberikan
bantuan (perlengkapan, tentara,dan persenjataan) yang mampu mempercepat
berakhirnya perang dengan kemenangan di tangan Sekutu. Perang Dunia II telah
menghancurkan hegemoni negara-negara besar seperti Inggris, Perancis, Spanyol,
dan Portugis yang sudah berabad-abad memegang kendali kekuasaan di berbagai
belahan dunia.
Muncul masalah baru
yaitu adanya pertentangan kepentingan dan persaingan perebutan hegemoni antara
negara anggota sekutu dalam usaha untuk menjadi negara yang paling berpengaruh
dan berkuasa di dunia hingga melahirkan dua negara adikuasa (kekuatan raksasa)
yaitu Amerika Serikat (kuat secara material) dan Uni Soviet (kuat secara
psikologis) yang mengambil alih hegemoni tersebut.
Uni Soviet dan
Amerika Serikat saling berlomba menanamkan penagruhnya pada negra lain dengan
berbagai cara sehinga dampaknya negara-negara di dunia terbagi menjadi 2 dimana
negara-negara Eropa Timur, Jerman Timur dan beberapa negara Asia seperti Cina,
Korea Utara, Kamboja, Laos dan Vietnam berada dibawah pengaruh Uni Soviet yang
selanjutnya dikenal dengan Blok Timur. Sementara negara-negara Eropa Barat dan
banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin berada dibawah kekuasaan
Amerika Serikat yang selanjutnya dikenal dengan Blok Barat.
Kedua negara
adikuasa tersebut memiliki ideologi yang berlawanan dimana Amerika Serikat
dengan ideologi Liberalis-Kapitalis(paham
yang mengutamakan kemerdekaan individu sebagai pangkal dari kebaikan hidup)
sementara Uni Soviet dengan ideologi Sosialis-Komunis(paham
yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif agar menjadi
masyarakat yang bahagia). Sistem politik dan ekonomi internasional mengalami
polarisasi yaitu liberalisme versus sosialisme-komunisme .
Munculnya politik
memecah belah dimana terjadi perpecahan dari berbagai negara sebagai dampak
dari persaingan pengaruh dua negara adikuasa tersebut, seperti negara Jerman,
Korea, dan Vietnam(Indo Cina) berdasarkan ideologi liberal dan
sosialis-komunis.
Dibentuklah pakta
pertahanan untuk saling mengimbangi kekuatan lawan dimana Amerika Serikat
membentuk NATO (North Atlantic Treaty Organization) atau Organisasi Pertahanan
Atlantik Utara sementara Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa(1955) dengan
anggota Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria,
Polandia, dan Rumania.
Berdirinya pakta
pertahanan memunculkan rasa saling curiga dan perlombaan persenjatan antara
kedua belah pihak sehingga menimbulkan Perang Dingin.
Munculnya
negara-negara baru dan merdeka di Asia-Afrika yang merupakan bekas jajahan
bangsa barat seperti Indonesia, India, Pakistan, Srilanka, dan Filipina.
(dampak positif)
2. BIDANG EKONOMI
Perekonomian dunia
terbagi atas sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat pada negara, dan
sistem ekonomi campuran. Dimana sistem ekonomi
liberal berlaku di negara-negara
kapitalis. Sistem ekonomi
terpusat pada negara berlaku di negara-negara komunis. Dan sistem ekonomi campuran
berlaku di negara-negara yang baru merdeka.
Sistem ekonomi
kapitalis diterapkan di Eropa Barat dan Amerika Serikat mempraktekkan konsep
negara sejahtera (welfare state)
sehingga menyediakan dana sosial yang besar untuk mensubsidi kesehatan,
pendidikan, pensiunan, dan dana sosial lainnya bagi masyarakat.
Amerika Serikat
memanfaatkan keadaan dimana banyak negara yang membutuhkan bantuan ekonomi
untuk memperbaiki negaranya (dengan menanamkan pengaruhnya) jika tidak maka
negara-negara tersebut akan masuk dalam pengaruh kekuasaan ideologi komunis Uni
Soviet. Maka Amerika tampil sebagai negara kreditor bagi negara-negara di luar
pengaruh Uni Soviet. Dengan bantuan tersebut selanjutnya mampu membuat
kedudukan Amerika menjadi kuat sebab ia berhasil menciptakan ketergantungan
negara peminjam pada Amerika.
Amerika Serikat
akhirnya mengeluarkan beberapa program untuk membangun kembali perekonomian
dunia, seperti:
a.
Marshall Plan
merupakan program untuk membantu perekonomian negara-negara Eropa Barat.
Program ini disetujui dalam konfrensi Paris 1947 dan pemberian bantuan ini
diakhiri pada tahun 1951. Sebuah negara dapat memperoleh bantuan ini dengan
memenuhi kesepakatan sebagai berikut.
1)
Amerika Serikat akan memberikan pinjaman jangka panjang kepada negara-negara
Eropa Barat untuk membangun kembali perekonomiannya.
2)
Sebagai imbalan negara peminjam diwajibkan :
ü Berusaha menstabilkan keuangan masing-masing negara dan
melaksanakan anggaran pendapatan yang berimbang.
ü Mengurangi penghalang-penghalang yang menghambat
kelancaran perdagangan antara negara-negara peminjam.
ü Mencegah terjadinya inflasi.
ü Menempatkan perekonomian negara masing-masing negara atas
dasar sendi-sendi perekonomian yang sehat.
ü Memberikan bahan-bahan yang diperlukan Amerika Serikat
untuk kepentingan pertahanan.
ü Meningkatkan persenjataan masing-masing negara untuk
kepentingan pertahanan.
3)
Bantuan akan dihentikan apabila di negara peminjam terjadi pergantian kekuasaan
yang mengakibatkan negara tersebut melaksanakan paham komunis.
Dengan Marshall Plan
maka tertanamlah dasar-dasar terbentuknya kerjasama yang erat antara
negara-negara Eropa Barat dalam pembangunan perekonomiannya. Sejak tahun 1951
maka Amerika Serikat lebih mengutamakan konsolidasi pertahanan terhadap
kemungkinan meluasnya paham komunis.
b.
Doctrine Truman
merupakan kebijakan untuk membantu secara khusus negara Yunani dan Turki dengan
maksud membendung kedua negara tersebut dari pengaruh komunis dan Uni Soviet
serta memerangi pemberontakan yang dilancarkan gerilyawan-gerilyawan komunis
dalam negeri.
c.
Point Four Program
merupakan program bantuan dalam bentuk perlengkapan ekonomi kepada
negara-negara berkembang. Serta bantuan militer yang diberikan pada
negara-negara berkembang khususnya Asia.
d.
Colombo Plan
merupakan program kerjasama bagi pembangunan ekonomi di Asia Selatan dan Asia
Tenggara. Program yang dicetuskan di Colombo 1951 dengan peserta pertama
negara-negara persemakmuran Inggris yang selanjutnya diikuti Amerika Serikat,
Jepang, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.
Pada tahun 1957
terbentuklah kerjasama dalam bidang perdagangan antara 7 negara Eropa Barat
(Perancis, Italia, Jerman Barat, Belgia, Belanda, Luksemburg, dan Denmark)
dengan nama Pasar Bersama
Eropa (PBE)
Inggris memprakarsai
berdirinya daerah
perdagangan bebas Eropa yang meliputi 5 negara (Inggris,
Norwegia, Swedia, Swiss, dan Austria).
Negara-negara di
Eropa Timur yang tidak mendapatkan bantuan Marshall Plan karena berhaluan
komunis sehingga dampaknya pembangunan ekonomi di Eropa Timur tidak secepat
pembangunan ekonomi di Eropa Barat sebab seluruh aktivitas perekonomian diatur
dan dikuasai oleh negara (berpusat pada pemerintah). Seluruh industri dimiliki
dan dioperasikan oleh pemerintah, pertanian diatur menurut pola pertanian
pemerintah dimana hanya sebagian kecil tanah pertanian yang boleh dimiliki
secara pribadi.
Negara-negara Eropa
Timur membangun perekonomian dengan pola Uni Soviet dan prinsip ekonomi
komunisme, yaitu melaksanakan pembangunan perekonomian jangka pendek yang
dilanjutkan dengan program jangka panjang.
Perkembangan ekonomi
negara yang berada di luar Eropa juga mengalami kemerosotan sebab sistem
perekonomian mereka sebelum Perang Dunia II terjadi lebih banyak tergantung
pada negara-negara Eropa yang memiliki jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika.
Setelah Perang Dunia II hubungan antara negara-negara Eropa dengan negara
jajahan menjadi terputus.
Negara-negara
jajahan melepaskan diri dan menjadi negara merdeka serta berusaha membangun
perekonomiannya sendiri atau dengan bantuan negara lain sehingga tidak dapat
membangun perekonomiannya dengan cepat.
Negara-negara di
luar Eropa terjerat utang untuk membangun perekonomian sehingga perkembangan
perekonomiannya tidak secepat negara-negara Eropa Barat.
Jerman dan Jepang
tumbuh kembali sebagai negara industri, setelah memperoleh bantuan modal dari
Amerika Serikat.
Di bentuklah 2 badan
ekonomi dunia sebagai perwujudan perkembangan sistem ekonomi kapitalis yaitu
IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia (World Bank).
Tugas kedua badan tersebut
adalah memberi dan menyalurkan bantuan keuangan kepada negara agar dapat
melakukan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi negaranya.
3. BIDANG SOSIAL
Semakin kuatnya
kedudukan golongan cerdik pandai (para ilmuwan)
Munculnya gerakan
sosial untuk membantu memulihkan kesejahteraan rakyat yang porak-poranda akibat
perang dengan mendirikan lembaga internasional untuk memelihara perdamaian
dunia. Hal ini terwujud dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa (United
Nations).
Amerika Serikat membentuk
badan guna menghindari jatuhnya korban lebih banyak dengan nama United Nations
Relief Rehabilitation Administration (UNRRA). Tugas pokok badan ini adalah
meringankan penderitaan dan memulihkan daya produksi rakyat yang tinggal di
daerah bekas pendudukan Jerman. Bantuan yang diberikan berupa makanan, pakaian,
bibit tanaman, hewan ternak, alat-alat perindustrian, dan rumah sakit. UNRRA
(satu bagian dari PBB) dibubarkan sebab tugas untuk memberikan bantuan
pembangunan kembali negara Eropa telah dilaksanakan oleh European
Reconstructions Plan atau yang dikenal dengan Marshall Plan.
B. PENGARUH SISTEM EKONOMI INTERNASIONAL BAGI INDONESIA
Sistem ekonomi yang berkembang pasca Perang Dunia II
adalah liberalisme dan sosialis-komunisme, dimana kedua sistem inilah yang
dijadikan landasan kinerja pembangunan ekonomi bangsa Eropa, Asia, dan Afrika
yang rusak akibat perang.
Perkembangan Perekonomian di Indonesia sebagai dampak
dari berakhirnya Perang Dunia II.
1. Pada awal kemerdekaan (1945-1950)
sistem ekonomi di Indonesia adalah upaya untuk melakukan perubahan dari sistem ekonomi kolonial ke ekonomi
nasional.
ü Indonesia dalam kurun waktu 1945-1949 keadaaan politik
dan ekonomi Indonesia masih sangat kacau Indonesia belum seutuhnya merdeka dan
laju inflasi sangat tinggi disebabkan karena beredarnya mata uang Jepang
dan mata uang NICA yang tak terkendali, serta blokade ekonomi dari Belanda.
ü Upaya untuk mengatasi masalah ekonomi Indonesia awal
kemerdekaan adalah seperti dilakukan Konferensi Ekonomi, Pinjaman Nasional,
hubungan dagang melalui BTC (Banking and Trading Corporation), mengeluarkan
ORI, mendirikan Bank Indonesia, rasionalisasi, kasimo plan, dan yang lainnya
masih saja mengalami kegagalan.
ü Kegagalan upaya membentuk sistem ekonomi Nasional
disebabkan karena saat itu
fokus pemerintah adalah untuk memberantas berbagai pergolakan yang muncul di
dalam negeri belum lagi ditambah usaha Belanda yang masih ingin menguasai
Indonesia sehingga rakyat masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.
2. Sistem ekonomi nasional Indonesia pada tahun
1950-1959 adalah liberalisme.
ü Sistem liberalisme bisa tertanam kuat di Indonesia karena
Belanda sebagai negara yang pernah berkuasa atas Indonesia merupakan negara
penganut liberalisme.
ü Landasan kinerja politik dan ekonomi liberalisme
berdampak pada tidak stabilnya politik. Hal ini disebabkan karena tiap kabinet
memilki masa kerja yang sangat singkat yang disertai dengan program yang selalu
berganti menyebabkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi
selalu gagal.
ü Kegagalan liberalisme diterapkan di Indonesia menyebabkan
muncul sikap anti kolonialisme dan imperialisme.
3. Sistem ekonomi nasional Indonesia pada tahun
1959-1969 adalah Sosialisme.
ü Pemerintah Indonesia periode 1959-1969 menggunakan
Sosialisme sebagai landasan kinerja pemerintahan, dan dasar
kehidupan ekonomi serta politik Indonesia pasca kegagalan liberalisme.
ü Pemerintah Indonesia periode 1959-1965 memperkuat sikap anti kolonialisme dan imperialisme
dengan mengeluarkan Manipol (Manifestasi Politik) dan USDEK (UUD’45,Sosialisme
Indonesia,Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).
Manipol adalah dokumen yang berisi tentang pokok dan program umum Revolusi
Indonesia.
ü Pembangunan ekonomi Indonesia baru mulai dilaksanakan
sejak 1961-1969 dengan dilaksanakannya program pembangunan nasional sistem berencana
dirasakan kehidupan masyarakat mulai membaik dan sejahtera.
ü Berbagai langkah dilakukan dan dikeluarkan Presiden
Sukarno guna menanggulangi masalah ekonomi masa ini adalah Deklarasi Ekonomi
(DEKON) tetapi upaya inipun gagal sebab bantuan dana dari IMF tidak juga
dicairkan (sebab Indonesia melakukan aksi Dwikora). Keadaan Indonesia semakin
diperparah dengan adanya pemberontakan oleh PKI sehingga keadaan ekonomi
Indonesia selama Orde Lama tidak mengalami kemajuan yang signifikan.
ü Presiden Sukarno mengembangkan dan menerapkan sistem ekonomi terpimpin
di Indonesia yang dipengaruhi gagasan dan pemikiran komunisme untuk menciptakan
sosialisme versi Indonesia.
Sementara itu, sistem ekonomi liberal seperti yang dilakukan IMF ternyata
sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi Indonesia.
ü Jadi sistem ekonomi komunisme yang berkembang di Uni
Soviet mempengaruhi sistem dan pembangunan perekonomian Indonesia pasca Perang
Dunia II. Pemerintah Orde Lama ingin supaya di Indonesia terwujud sebuah
masyarakat sosialis dan ini ditempuh dengan cara mengatasi atau melampaui
feodalisme tanpa melalui kapitalisme sehingga hasilnya Indonesia mengalami
kegagalan.
4. Indonesia masa Orde Baru (1969-1998)
ü
Sistem
ekonomi Indonesia masa Orde Baru (pasca gagalnya sistem ekonomi terpimpin)
tidak dapat terlepas dari pengaruh sistem ekonomi kapitalisme (sistem ekonomi
yang mengandalkan kekuatan, dinamika pasar dan kapital (uang) sebagai motor
penggeraknya).
ü
Sistem
tersebut terlihat dari adanya upaya penyusunan REPELITA, tahapan pembangunan
jangka pendek, menengah, dan panjang sampai tinggal landas.
ü
Selama
Orde Baru pembangunan hanya diarahkan demi
pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial dan budaya
masyarakat sehingga menimbulkan kerugian pada berbagai aspek kehidupan. Atas
nama pembangunan banyak tanah dirampas, hutan ditebang, dan modal hanya
bertumpuk pada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.
ü
IMF dan
Bank Dunia menjadi mitra pembangunan yang penting bagi Indonesia. Kedua badan
tersebut pada awalnya bertugas secara berkala mengatur supaya pinjaman dapat
dikembalikan oleh negara pengutang tetapi mereka tidak mengontrol dan
mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dan politik sebuah negara.
ü
Tetapi
sejak 1980 kedua badan ini memperoleh kekuasaan yang tidak terbatas sehingga
mereka dapat mendikte negara-negara untuk mengubah tata perekonomiannya kalau
mau menerima bantuan IMF dan Bank Dunia. Sejak saat itu dimulailah era neoliberalisme yang
sama sekali tidak memberikan ruang bagi campur tangan negara dalam mengatur dan
mengelola perekonomian semua diserahkan pada mekanisme pasar. Karena perubahan
tersebut maka memberikan dampak pula bagi Indonesia IMF dan Bank Dunia semakin
mendikte Indonesia seiring dengan meningkatnya utang luar negeri Indonesia
sehingga pada tahun 1998 mengalami keruntuhan ekonomi.
ü
Sejak
tahun 1998 perekonomian Indonesia dikendalikan oleh IMF dan Bank Dunia. Hal ini
terlihat dengan adanya privatisasi BUMN serta perusahaan milik negara lainnya,
mergernya banyak bank dan penghapusan dana-dana subsidi (seperti BBM) yang
mampu mendatangkan dampak buruk (negatif) bagi Indonesia seperti banyaknya
pengangguran, rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, dsb. Jadi kebijakan
ekonomi yang harus dijalankan di Indonesia dengan mengikuti kebijakan IMF dan
Bank Dunia sangat merugikan rakyat Indonesia.
ü
Inilah
pengaruh langsung dari perekonomian dunia akibat Perang Dunia II yang
mempengaruhi sistem pembangunan perekonomian di Indonesia sampai saat ini yaitu
sistem kapitalisme dan neoliberalisme.
C. PENGARUH dalam KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI BAGI INDONESIA
Sejak proklamasi Indonesia menganut politik luar negeri
bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidakmemihak kepada salah satu blok dan
menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Sedangkan
aktif artinya Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian
dunia dan berpartisipasi meredakan ketegangan internasional.
Politik ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan
hubungan baik dengan bangsa lain di dunia. Politik yang dicetuskan Mohammad
Hatta ini dijalankan dari awal terbentuknya Indonesia hingga saat ini meskipun
dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena adanya pengaruh dengan perubahan
politik di dunia.
ü Penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang
bebas aktif dianggap mulai muncul ketika Indonesia pada masa Kabinet Sukiman
(1951) dengan mengadakan pertukaran surat antara Menteri Luar Negeri Ahmad
Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran dalam rangka mendapatkan
bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan protes sebab dianggap telah
meninggalkan politik bebas aktif dan memasukkan Indonesia ke dalam sistem
pertahanan Blok Barat.
ü Sementara itu pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I
menitik beratkan pada kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika dengan
menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Kenyataan tersebut bukan berarti
Indonesia akan membentuk blok ketiga. Tujuan dibentuk organisasi ini adalah
sebagai landasan dalam rangka memupuk solidaritas Asia-Afrika dan menyusun
kekuatanagar mendapatkan posisi yang menguntungkan bagi bangsa Asia-Afrika di
tengah percaturan politik internasional.
ü Pada masa Burhanuddin Harahap (1955) politik luar negeri
Indonesia lebih dekat dengan Blok Barat, baik dengan Amerika, Australia,
Inggris, Singapura dan Malaysia. Indonesia mendapatkan bantuan makanan dari
Amerika (US$ 96.700.000).
ü Tahun 1956 untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia
menganut politik bebas aktif maka presiden Soekarno mengunjungi Uni Soviet. Dan
ditandatangani perjanjian kerja sama pemberian bantuan ekonomi dengan tidak
mengikat dari Uni Soviet(US$ 100.000.000). Indonesia juga mengunjungi
Cekoslowakia, Yugoslavia, dan Cina. Indonesia juga mengirimkan pasukan
perdamaian di bawah PBB yang dikenal dengan Pasukan Garuda.
ü Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia turut mempelopori
berdirinya Gerakan Non Blok (1961) sejak saat itu Manifesto Politik (Manipol)
menjadi dasar pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia sehingga dunia
terbagi menjadi NEFO (negara-negara komunis) dan OLDEFO (negara-negara
kolonialis dan imperialis). Indonesia termasuk dalam kelompok NEFO sehingga
menjalin hubungan erat dengan negara bok timur dan menjaga jarak dengan negara
blok barat. Politik tersebut selanjutnya berkembang semakin radikal menjadi
politik mercusuar dan politik poros. Politik Indonesia yang agresif selama masa
Demokrasi Terpimpin memboroskan devisa, inflasi menjadi tidak terkontrol
terlebih dengan adanya pemberontakan PKI 1965.
ü Politik pada masa Orde Baru lebih memperhatikan masalah stabilitas regional
akan menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia.
Upaya yang dilakukan
Indonesia yaitu dengan :
Mempertahankan persahabatan dengan pihak barat
Menjalankan politik
pintu terbuka bagi infestor asing serta pinjaman luar negeri.
Bergabungnya kembali
Indonesia sebagai anggota PBB pada 28 Desember 1966.
Memperbaiki hubungan
dengan sejumlah negara yang sempat renggang karena adanya politik konfrontasi
masa Orde Lama.
Didirikan pula
bentuk kerjasama regional ASEAN dalam rangka menjaga stabilitas kawasan.
Pada 1992 Indonesia
menjad ketua Gerakan Non Blok tetapi pada saat itu timbul pertikaian dan
perpecahan di negara Yugoslavia (Serbia menyerang Bosnia yang mayoritas
beragama Islam).
Indonesia menggunakan APEC untuk menentukan
posisi kepemimpinan Indonesia. Awalnya Indonesia tidak mau bergabung sebab
takut tidak mampu menghadapi liberalisasi perdagangan dan dipandang dapat
mengurangi rasa kerjasama dianatara negara-negara ASEAN tetapi setelah
berakhirnya Perang Dingin Indonesia bergabung dalam APEC. Dengan demikian
Indonesia siap untuk mengikuti perdagangan bebas bagi negara-negara berkembang
pada tahun 2020.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar